Opini

Menguak Pendidikan Perguruan Tinggi di Indonesia

3 Mins read

 “Apakah gunanya pendidikan bila hanya akan membuat seseorang asing  di tengah kenyataan persoalannya?” Rendra

Bermula dengan kutipan puisi oleh penyair termashur yaitu Rendra. Sesungguhnya, pertanyaan itu telah terjawab  di tengah persoalan yang menjadi ruyam untuk hari ini. Sebab, tak heran apabila pendidikan saat ini selalu bedampingan dengan kapitalisme. Lalu, subtansi awal kiranya berubah menjadi membentuk individu dengan kebutuhan ekonomi kapitalis

Sebagaimana telah digambarkan oleh Eko Presetyo dalam bukunya yang berjudul Orang Miskin Dilarang Sekolah. Pendidikan yang seharusnya menjadi good of Place untuk menggembangkan pengetahuannya agar kesadaran dalam dirinya terus berkembang malah disulap menjadi pasar. Sehingga, mau tak mau subtansi awal pendidikan berubah menjadi jual beli yang hanya dapat dirasakan oleh segelintiran orang saja.

Pendidikan Si Kaum Kaya

Semua statement terbangun kokoh di sebuah tatanan masyarakat bahwa pendidikan akan mampu menyelesaikan persoalan. Lantas, ketika pendidikan itu hanya dapat dirasakan oleh segelintiran orang yang berduit ?. Bagaimana dengan orang – orang yang memiliki tingkat yang rendah ?. Apakah mereka tak pantas mengenyam pendidikan ?.

Pendidikan yang semakin hari semakin membutuhkan biaya yang besar selalu menarik untuk dikaji. Sebagaimana, Biaya kuliah per semester 5 dan 10 tahun yang dikutip oleh lembaga keuangan Jiwasraya diantaranya untuk tahun 2018 ITB Rp. 20.000.000, BINUS Rp. 19.550.000, UI Rp. 15.000.000, UNPAD Rp. 13.000.000, ITS Rp. 7.500.000, dan UGM Rp. 26.000.000, untuk tahun 2023 ITB Rp. 46.261.615,  BINUS Rp. 45.220.338, UI Rp. 34.695.911, UNPAD Rp. 30.069.790, ITS Rp. 17.347.956, dan UGM Rp. 60.139.580, dan untuk tahun 2028 ITB Rp. 93.047.828, BINUS Rp. 90.954.252, UI Rp. 69.785.871, UNPAD Rp. 60.481.088, ITS Rp. 34.892.935, dan UGM Rp. 120.962.176. Namun, hal tersebut mengundang pertanyaan bagaimana dengan pendidikan yang tidak disebutkan dalam pertanyaan tersebut ?. Apakah biaya sama atau lebih mahal ataupun lebih marah ?.

Lembaga keuangan Jiwasraya menyatakan bahwa inflasi 15% untuk sektor pendidikan akan naik tiap tahunnya. Hal tersebut dapat disesuaikan dengan biaya universitas itu sendiri, yang perlu diketahui bahwa tiap tahun biaya lembaga perguruan tinggi akan meningkat dan tak akan pernah mengalami penurunan biaya.

Oleh sebab itu, pendidikan di Indonesia terbilang mahal sebab, tak sebanding dengan kondisi masyarkatnya. Apalagi, dibenturkan dengan adanya oligarki mulai dari tingkat lokal hingga tingkat nasional. Sehingga, menjadi persoalan yang urgensi untuk menemukan solusi yang jitu namuan, ahli – ahli tak pernah usai dalam perdebatan hal itu.

Badan perencanaan Pembangunaan Nasional di Indonesia memproyeksikan bahwa jumlah pengangguran di Indonesia akan bertambah 4,22 juta orang pada 2020. Sementara jumlah penduduk miskin pada akhir 2020 diperkirakan akan bertambah 2 juta orang dibandingkan data  September 2019. Lantas dengan data ini, apakah dapat mengubah biaya yang begitu signifikan mahalnya ?. Mungkin Jawabannya tidak dan akan selalu tidak.       

Biaya yang begitu mahal hanya dapat dimiliki oleh individu yang memiliki modal yang bisa mengecap pendidikan perguruan tinggi dan yang tak memiliki modal hanya mampu menatapnya. Lagi – lagi orang miskin tersiksa di negeri sendiri, hanya menjadi korban mahalnya biaya pendidikan.

Negara dan Pendidikan

Bermula dengan ungkapan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  megatakan bahwa sektor pendidikan dirasakan penting sejak masa reformasi dan kembali diperkuat oleh pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu  “Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan”. Maka, statement dan pasal itu nikmat ketika menjadi landasan untuk memperkuat kualitas pendidikan di Indonesia.

Namun, rasa – rasanya hal tersebut ambruk sektika melihat temuan yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2006 hingga Agustus 2016, tercatat sedikitnya 37 kasus korupsi yang terkait dengan perguruan tinggi. Dari keseluruhan kasus korupsi tersebut, ICW mencatat terdapat sedikitnya 65 pelaku berasal dari lingkungan civitas akademika, pegawai pemerintah daerah, dan pihak swasta.

Lantas, dengan temuan itu apakah pendidikan saat ini dapat dipercaya sebagai agent perubahan ?. Hal itu, mencederai kejujuran dan tri darma pendidikan itu sendiri. Mungkin, bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantara menagis melihat pendidikan Indonesia yang tak lagi beritegritas. Jangan – jangan kebijakan perihal biaya UKT yang selalu ditutup rapat nampaknya, menjadi buah ladang untuk korupsi. Allahhu a’lam.

Data – data itu sudah menjadi gambaran bagaimana kualitas pendidikan di Indonesia itu sendiri. Walaupun begitu Negaralah yang tetap memiliki kewajiban untuk selalu memantau kualitas pendidikan itu sendiri hingga semua dapat megenyam pendidikan tanpa mengenal tingkat ekonomi itu sendiri. Jika, negara tak lagi berpihak lantas kemana kami memgadu ?.

Mari kita, aamiinkan kebijakan itu sekalipun kita harus melukikaskan kisah yang pahit dalam perjalanan pendidikan di Indonesia. Tapi, nafas dan denyut perjuangan untuk merebut hak pendidikan harus terus disuarakan. Merapatkan barisan melakukan kolektif perlawanan yang ada sekalipun suara terkadang selalu dibungkam. Barangkali solusi dapat ditawarkan sesuai dengan atmosfer yang dimiliki oleh Indonesia dapat ditemukan dalam buku Orang Miskin Dilarang Sekolah,  sebab sangat mudah diterapkan di Indonesia diantaranya adalah memaksimalkan anggaran dana yang telah dialokasiskan kepada pendidikan 20% dari total APBN, kedua  dapat melakukan pemotongan gaji untuk penjabat tinggi untuk dialokasi pada dunia pendidikan itu sendiri, ketiga menarik pajak kepada para perusahan – perusahan besar yang melahap habis lahan yang di miliki oleh Indonesia, keempat memberikan saksi yang berat kepada pelaku korupsi di sektor pendidikan, kelima mendorong sektor usaha yang terkait dengan lembaga pendidikan untuk mengalokasi anggaran yang dapat dimanfaatkan oleh insitusi pendidika, keenam melibatkan media massa untuk berani memberi liputan terhadap komitmen sejumlah kalangan pendidikan, ketujuh mendorong kualitas managemat yang transparan, dan terakhir mendorong kalangan parleman untuk terlibat aktif dalam sektorpendidikan

Related posts
Opini

Perempuan dan Pemimpin

2 Mins read
Penulis: Sinta Amelia Eksistensi dunia perempuan dibelahan dunia timur selalu salah menyisikan luka batin yang cukup berkepanjangan. Luka batin itu terindikasi dari… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
Opini

#YakinIniAkandiBaca : Mempertanyakan Fungsi IKAPMII Sebagai Jangkar Bagi Kader PMII

6 Mins read
“Organisasi itu penting. Karena ia akan membentukmu menjadi sosok figure. Selain itu ketika kamu berorganisasi kamu akan memiliki relasi yang kelak bisa… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
Opini

Kisah di Balik Buku Ketiga Kader Galileo

4 Mins read
Kesemuanya akan dimulai dengan perkataan yang sering terdengar namun, tak kunjung dilaksanakan “Sehebat apapun seseorang jika iya tak menulis maka, iya akan… Bagikan ini:TwitterFacebookMenyukai ini:Suka Memuat...
Power your team with InHype
[mc4wp_form id="17"]

Add some text to explain benefits of subscripton on your services.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

%d blogger menyukai ini: